Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Angie Otomatis Nonaktif

Kompas.com - 06/02/2012, 15:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul mengatakan, berdasarkan aturan internal partai, Angelina Sondakh alias Angie otomatis nonaktif sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PD.

"Secara aturan partai Angie itu nonaktif. Tinggal administrasinya belum," kata Ruhut di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (6/2/2012), menyikapi penetapan tersangka Angie terkait kasus dugaan suap wisma atlet.

Ruhut mengatakan, proses administrasi pemecatan Angie dari kepengurusan partai sudah di tangan Amir Syamsuddin selaku Sekretaris Dewan Kehormatan DK. Nantinya akan diterbitkan surat keputusan.

Menurut dia, Partai Demokrat tetap mempersiapkan tim pembela untuk mendampingi Angie sesuai arahan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kata dia, tim pembela itu diberikan jika Angie bersedia didampingi.

Dikatakan Ruhut, Angie sempat curhat setelah ditetapkan tersangka. "Bang, aku hanya mau curhat sedikit. Aku sedih baca komentar salah satu teman kita yang mengatakan bahwa kalau AS (Angelina Sondakh) tersangka sudah cukup memuaskan publik. Aku jujur ke abang bahwa demi Tuhan aku tidak pernah mengatur wisma atlet. Baik Nazaruddin maupun Rosa tidak pernah menyinggung soal wisma atlet itu," katanya.

Seperti diberitakan, Angie dan Wayan Koster, politisi PDI-P, disebut terlibat kasus wisma atlet. Lebih dari dua saksi di persidangan terdakwa Nazaruddin mengungkapkan adanya aliran dana Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar ke Angie dan Koster untuk menggiring proyek wisma atlet SEA Games 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com