Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Perlu ada Semacam UKP4 di Kementerian

Kompas.com - 24/01/2012, 14:36 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono memandang perlu adanya lembaga semacam Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) di kementerian dan lembaga pemerintahan.

Lembaga semacam UKP4 ini tidak dalam bentuk unit baru. Peran ini dapat dijalankan oleh pejabat struktural yang sudah ada, misalnya inspektur jenderal dan sekretaris jenderal.

"Tidak ada struktur baru, tetapi fungsi yang efektif," kata Wakil Presiden kepada wartawan dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Ide pembentukan lembaga semacam UKP4 ini sejalan dengan pencanangan tahun 2012 sebagai tahun prestasi dan tahun kinerja, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wapres menyadari bahwa ada setiap kementerian atau lembaga pemerintah mengalami hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Permasalahan ini, misalnya, berupa penyerapan anggaran belanja modal yang dinilai belum maksimal.

"Lembaga ini akan memberikan masukan terkait program strategis kepada pimpinan," kata Wapres.

Ditambahkan, lembaga ini juga akan memberikan rekomendasi terkait permasalahan yang dihadapi kementerian atau lembaga pemerintahan tersebut.

Sebelumnya, Wapres juga telah menyampaikan usulan ini ketika berbicara di hadapan para sekjen, sekretaris menteri di jajaran kementerian dan lembaga pemerintah.

"Perlu ada unit semacam UKP4 atau semacam Unit Kerja Menteri yang bisa saja diserahkan pada unit struktural yang sudah ada atau bikin yang baru. Tugasnya, mengawal program-program utama yang sangat penting agar tidak mundur atau macet," tutur Wapres.

Dengan demikian, ada sambungan yang lebih erat antara UKP4 dan kementerian serta lembaga pemerintah dalam pemonitoran dan pengawasan pelaksanaan program.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com