Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setneg Belum Tanggapi Anggaran Renovasi Istana

Kompas.com - 20/01/2012, 15:53 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan hingga kini belum dapat menanggapi soal data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) soal anggaran renovasi sejumlah gedung Istana Kepresidenan. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha hanya mengatakan, Sekretariat Negara segera memberikan klarifikasi.

"Nanti dijelaskan oleh Sekretariat Negara," kata Julian kepada para wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Ia hanya mengatakan, terkait biaya renovasi, pihak Istana Kepresidenan selalu mengajukan anggaran setiap tahun. Renovasi, kata Julian, adalah hal yang wajar.

FITRA menyebutkan, setiap tahun, Istana Presiden selalu punya alokasi anggaran renovasi untuk gedung. Jika ditotal, anggaran untuk tahun 2012 mencapai Rp 80,4 miliar, sementara di tahun 2011 hanya Rp 88 miliar.

Berikut rincian progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian Sekretariat Negara.

1.Pembangunan/Pengembangan Gedung Kantor Kementerian Sekretariat Negara Rp 41.397.859.000

  • Pembangunan/Pengembangan Rumah Negara Rp 14.781.680.000
  • Perbaikan Rel Pintu Gerbang Gedung Kantor Setneg RI Rp 349.050.000
  • Pembangunan Pagar Pengaman Aset Tanah Setneg Rp 2.050.990.000

2. Istana Kepresidenan Jakarta, Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung Negara Rp 10.680.518.000 (2012) dan Rp 3.093.763.000 (2011)

3. Istana Kepresidenan Bogor, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 3.342.917.000 (2012)

4. Istana Kepresidenan Yogyakarta, Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Bangunan Rp 2.359.928.000 (2012), Rp 871.250.000 (2011)

5. Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 1.558.979.000 (2012), Rp 1.773.473.000 (2011)

6. Istana Kepresidenan Cipanas, Renovasi Gedung dan Bangunan Rp 3.960.242.000 (2012), Rp 3.093.763.000 (2011).

Sebelumnya, FITRA menilai, Istana Kepresidenan telah gagal menjadi lokomotif penghematan anggaran. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com