Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Tunda Beli Tank Leopard jika Ganggu Perekonomian

Kompas.com - 19/01/2012, 21:33 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pertahanan berencana membeli 100 buah tank Leopard bekas angkatan bersenjata Belanda dengan anggaran 280 juta dollar AS. Sejumlah kalangan dan Dewan Perwakilan Rakyat menentang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.

Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, sebaiknya pembelian tersebut ditunda dulu jika sampai mengganggu perekonomian nasional. Apalagi, harga tersebut terbilang fantastis di saat negara sedang membutuhkan anggaran untuk masyarakatnya.

"Problemnya sekarang apakah pengadaan alutsista yang memerlukan biaya besar ini mengganggu perekonomian nasional. Kalau mengganggu perekonomian nasional ditunda dulu. Kalau tidak mengganggu go ahead lanjutkan saja," ujar Wiranto saat menghadiri diskusi di PP Muhammadiyah, Kamis (19/1/2012) di Jakarta.

Namun, Wiranto tak menampik bahwa TNI memang membutuhkan alutsista baru. Hal ini karena perlengkapan TNI, kata dia, telah ketinggalan zaman. Persenjataan yang baru, menurutnya, turut membangkitkan kepercayaan diri bangsa maupun TNI sendiri.

"Memang ada suatu kebutuhan di sana. Kebutuhan bahwa kekuatan TNI yang menyangkut alutsista itu harus kuat dan modern, itu harapan semua negara karena tatkala negara ketinggalan dalam pengadaan alutsista dan dianggap TNI-nya lemah, tentaranya lemah. Tidak hanya untuk perang, tetapi agar tidak mudah digertak dan disepelekan negara lain," tegasnya.

Ia menyatakan, pembelian senjata-senjata untuk TNI harus ini sesuai dengan prosedur di mana ada survei mengenai harga dan kecocokannya untuk dipakai oleh angkatan bersenjata RI atau tidak, termasuk dicocokkan dengan kondisi di lapangan.

"Pasti pengadaannya harus melalui syarat-syarat yang lebih terbuka sehingga uang rakyat yang ratusan triliun itu jangan sampai mubazir. Jangan sampai bumerang bagi kita jadi lahan untuk dikorupsi. Sehingga, kita seakan-akan membeli yang bagus, tetapi kenyataannya buruk," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, tank buatan Jerman ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Darat di wilayah perbatasan Kalimantan.

Namun, niatan itu tampaknya akan sulit mengingat tak hanya sebagian publik yang menolak, sebagian orang dari parlemen Belanda juga tak menyetujui pembelian tank ini.

Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.

Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com