Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Leopard, Pemerintah Diminta Beri Penjelasan

Kompas.com - 18/01/2012, 15:31 WIB
M Suprihadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berkait dengan pembelian tank bekas Leopard dari Belanda, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan terkait proses penilaian yang sudah dilakukannya.

Peneliti kajian keamanan di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Wendy Prajuli, menyatakan, dalam setiap pengadaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia selalu berpendapat harus melalui lima hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah disusun. Kedua, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan cetak biru (blue-print) modernisasi alutsista yang telah disusun. Ketiga, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Selain itu, keempat, jika alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas, maka harus ada jaminan ketersediaan suku cadang alutsista yang dibeli. Kelima, jika yang dibeli berstatus bekas, maka alutsista tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik.

Wendy menegaskan, pertimbangan berdasarkan kelima hal penting itu perlu dilakukan agar pembelian senjata yang dilakukan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. "Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang percuma akibat kesalahan dalam pembelian main battle tank tersebut," kata Wendy dalam surat elektroniknya kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2012) sore.

Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan berita sebelumnya, Selasa (17/1), berjudul "Pembelian Tank Bekas Leopard Tidak Rasional".

Menurut dia, judul itu tidak sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan dalam wawancara tertulis sebelumnya.

Wendy menambahkan, lima pertimbangan penting yang dia sampaikan itu berlaku untuk pengadaan semua alutsista, tidak hanya bagi Leopard itu.

Wendy mengaku hingga kini belum mendengar pemerintah memberikan penjelasan bahwa pembelian tank tersebut telah melewati lima poin penilaian tersebut. "Karena itu, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard telah melalui 5 poin assessment (penilaian) tersebut," katanya.

Tidak tepat

Terkait pernyataan pemerintah bahwa pembelian Leopard salah satunya merupakan respons atas Malaysia yang telah memiliki persenjataan jenis MBT, Wendy berpendapat alasan itu tidak tepat. Pasalnya, dengan karakter Asia Tenggara yang kepulauan, MBT Malaysia tidak akan memberikan ancaman yang besar terhadap Indonesia.

"Seharusnya, sebagaimana telah saya sampaikan di atas, pemerintah menggunakan alasan strategi pertahanan dan cetak biru modernisasi persenjataan Indonesia yang telah disusun sebagai alasan pembelian alutsista, dalam hal ini tank Leopard," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com