Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Peristiwa '65 Tolak Perwakilan Komnas HAM

Kompas.com - 17/01/2012, 15:39 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para korban peristiwa kemanusiaan tahun 1965-1966 menolak perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hendak menemui mereka di halaman belakang kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012). Mereka menuntut seluruh komisioner datang menemui mereka.

"Apakah kita akan menerima Pak Nurkholis," tanya salah seorang perwakilan korban.

Pertanyaan tersebut ditanggapi para korban dengan jawaban penolakan. Mereka menuntut Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran komisioner datang menemui mereka.

Nurkholis, Wakil Ketua Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Kasus 1965-1966 yang telah berada di lokasi akhirnya memilih mundur untuk memanggil rekan-rekannya. Salah seorang wakil tim advokasi lantas menjelaskan, Ketua Komnas HAM sedang berada di Medan, Sumatera Utara.

"Yang ada di sini saat ini hanya tiga komisioner," kata wakil tim advokasi itu.

Para pelaku aksi yang terdiri atas belasan orang lanjut usia beserta keluarga itu memilih menanti datangnya para komisioner yang ada. Puluhan korban peristiwa 1965-1966 hari ini mendatangi Komnas HAM. Mereka menuntut hasil investigasi yang telah dilakukan sejak 2008 itu segera diumumkan. Mereka juga meminta Komnas HAM menyatakan peristiwa 1965-1966 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat, meneruskan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk disidik lebih lanjut, dan menjadikan hasil penyelidikan pro-justitia peristiwa tersebut sebagai rujukan pemberian rehabilitasi, pemulihan, dan upaya-upaya pengungkapan kebenaran.

Para korban pelanggaran HAM dalam kasus tersebut adalah mereka yang mengalami penculikan, pemerkosaan/pelecehan seksual, penahanan dalam jangka waktu tak terbatas (12-14 tahun), pemaksaan kerja tanpa upah, dan diskriminasi hak-hak dasar warga negara (politik, ekonomi, sosial, budaya serta hukum), perampokan harta benda, dan sejumlah pelanggaran lain.

Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidik pro justitia Peristiwa 1965-66 sejak tahun 2008. Namun, hingga saat ini hasil investigasi belum diungkapkan. Para korban menduga Komnas HAM mendapat tekanan dari pihak pelaku kejahatan 1965 yang melibatkan institusi dan rezim penguasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com