Berantas Korupsi Hanya Retorika, Demokrat Tumbang

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara nasional.

Terlebih lagi menurut catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI), sepanjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, baru kali ini temuan survei menunjukkan, lebih banyak rakyat yang menilai penegakan hukum dalam kategori buruk, dibanding yang menilai baik.

Akibatnya, Partai Demokrat sebagai penyokong utama pemerintah dan Presiden Yudhoyono ikut tumbang karena publik menilai pemberantasan korupsi hanya retorika.

"Kemampuan pemerintah memenuhi apa yang dijanjikan dalam memberantas korupsi ternyata hanya retorika. Efeknya, Partai Demokrat sebagai penyokong utama terkena pengaruh yang sangat signifikan," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi di Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Menurut Dodi, ada pola yang stabil dalam evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dodi mengatakan, jika kinerja pemerintah tak bagus dalam pemberantasan korupsi, maka hampir bisa dipastikan peta politik pada Pemilu 2014 akan berubah.

"Jika tahun 1999 warnanya merah karena PDI-P menang, tahun 2004 menjadi kuning karena yang menang Golkar, dan 2009 warnanya biru karena Demokrat, tahun 2014 bisa berubah lagi. Seandainya pemerintah tak mampu memberantas korupsi dengan bagus, saya kira sulit bagi Partai Demokrat untuk bertahan jadi pemenang pemilu," kata Dodi.