KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Hambalang ke Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami informasi dari Muhammad Nazaruddin yang menyebutkan ada aliran dana senilai hampir Rp 7 juta dollar AS dari proyek Hambalang ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pengadaan proyek pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat, itu tengah diselidik KPK. "Itu (penyelidikan) sedang jalan. Nah, info itu (aliran dana) didalami KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (21/12/2011), saat dimintai komentarnya soal ungkapan Nazaruddin.

Saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Nazaruddin menyebutkan bahwa Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang dalam kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung, tahun lalu.

Uang yang disebut untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum partai tersebut, kata Nazaruddin, diperoleh dari pihak Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang.

Menurut Johan, KPK tidak hanya berpijak pada pengakuan Nazaruddin dalam menyelidiki kasus ini. "Tapi, kami punya bahan untuk kemudian kami lakukan penyelidikan Hambalang," ujarnya.

Sebelumnya, Johan mengatakan, penyelidikan kasus Hambalang berawal dari ditemukannya sejumlah bukti saat KPK menggeledah kantor Grup Permai, perusahaan Nazaruddin, yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan.

Saat itu, penyidik KPK melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin. Dalam persidangan, Nazaruddin mengaku tidak terlibat kasus wisma atlet.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku tahu betul soal proyek Hambalang yang, menurut dia, melibatkan Anas tersebut.

Nazaruddin mengatakan, Anas meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jowo Winoto untuk menyelesaikan persoalan lahan Hambalang.

Permintaan bantuan itu disampaikan Anas melalui anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono. Saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.