Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Meralat, Nunun Dipindah ke RS Polri

Kompas.com - 13/12/2011, 02:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi meralat pernyataannya yang sebelumnya menyebutkan bahwa tersangka kasus dugaan suap cek pelawat, Nunun Nurbaeti, dipindah ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto (RSPAD Gatot Subroto).

Menurut Johan, Nunun bukan dipindah ke RSPAD melainkan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. "Ralat, tadi di RS Polri ya," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/12/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi kesehatan Nunun memburuk di tengah pemeriksaan sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Kuningan, Jakarta Selatan.

Johan mengatakan, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan dokter untuk menentukan apakah akan membatalkan penahanan Nunun atau tidak. Hari ini, istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, sebagai tersangka.

Namun, belum ada satu jam di ruang pemeriksaan, Nunun mengeluh pening dan nyaris pingsan. "Dari hasil pemeriksaan memang kondisinya melemah. Kami putuskan untuk melakukan perawatan pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Kuningan," kata Johan.

Padahal sebelum dijemput dari Rumah Tahanan Pondok Bambu untuk diperiksa di KPK, penyidik dan dokter sudah memastikan bahwa Nunun sehat dan siap menjalani pemeriksaan.

Secara terpisah, kuasa hukum Nunun, yakni Ina Rahman, mengatakan bahwa kliennya memiliki riwayat penyakit stroke.

"Tekanan darah naik 200/100, ada riwayat stroke. Pada pemeriksaan awal, Nunun menegaskan bahwa dirinya sakit, tetapi memaksakan diri," kata Ina.

Dia menambahkan, Nunun menjalani CT Scan di RS MMC.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com