DPR: Telusuri Peran Miranda dalam Kasus Nunun

JAKARTA, KOMPAS.com — Peran mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom dinilai bisa terbongkar apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengumpulkan bukti-bukti kuat dalam kasus cek pelawat.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan, KPK harus mencari bukti lain, di samping terus meminta keterangan secara mendalam kepada tersangka dalam kasus tersebut, yakni Nunun Nurbaeti.

"Bisa saja (terbongkar). Ini bergantung pada pembuktian. Jadi, bukan saja keterangan dari Ibu Nunun, tetapi alat bukti lain, bukan hanya nanti menunggu di sidang, hanya dari keterangan saksi-saksi," ujar Chairuman di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (12/12/2011).

Ia berpendapat, KPK harus membongkar kepentingan apa beberapa bank memberikan dana kepada Nunun untuk diberikan kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Ia menilai, selama ini rantai kasus cek pelawat terputus karena tak ada fakta hukum yang sangat kuat untuk menghubungkannya dengan Miranda, yang selalu disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.

"Kan tidak mungkin kalau Nunun sendiri mempunyai kepentingan terhadap terpilihnya Miranda Goeltom. Tentu ada kepentingan-kepentingan lain. Inilah yang harus kita ungkap," kata Chairuman.

Nunun diduga menyebarkan 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar untuk para anggota DPR RI saat itu. Tujuannya untuk memenangkan Miranda sebagai deputi gubernur senior BI.

Miranda berkali-kali membantah kabar keterkaitan dirinya dengan kasus suap itu. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Mei 2011, Miranda dimintai keterangan sebagai saksi dan mengaku merasa terganggu jika namanya dikait-kaitkan dengan terdakwa kasus tersebut. Terdakwa dalam sidang itu adalah politisi Paskah Suzetta, Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Briaseran, Bobby Suhardiman, dan Anthony Zeidra Abidin.

Di persidangan, Miranda juga membantah tidak pernah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada anggota DPR terkait pemenangannya sebagai Dewan Gubernur Senior BI. Selain itu, profesor di bidang ilmu moneter tersebut juga mengaku dirugikan dengan status cekal yang diterbitkan pemerintah terhadapnya. Setelah dicekal, Miranda tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan yang digelar di luar negeri.