Masyhuri Pertanyakan Mekanisme Penambahan Suara Dewie

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), Masyhuri Hasan, mempertanyakan mekanisme penambahan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Pertanyaan Hasan itu diajukan kepada mantan anggota KPU Andi Nurpati yang Kamis (17/11/2011) ini menjadi saksi dalam persidangan lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Hasan, penambahan suara yang terjadi dua kali tersebut cukup aneh. Pasalnya, surat MK no. 84 sudah menyebutkan tidak mungkin terjadi penambahan suara.

"Setelah ada pengurangan, mengapa perolehan suara Dewie Yasin Limpo melesat dua kali lipat? Bagaimana mekanismenya?" ujar Hasan kepada Andi Nurpati dalam persidangan yang diketuai Hakim Herdy Agusten.

Menanggapi pertanyaan Hasan, Andi berkelit penambahan tersebut merupakan kewenangan biro hukum KPU. "Jadi, karena berdasarkan surat MK tertanggal 14 Agustus 2009 yang belakangan dinyatakan palsu itu, maka KPU melakukan penambahan suara itu," kata Andi.

Andi pun kembali menyangkal semua tudingan bahwa dia pernah mengirim faks kepada Hasan untuk segera mengirim surat MK. Pasalnya, menurut Andi, semua permintaan terkait masalah sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasti melalui biro hukum.

"Jadi, sebagai komisioner saya tidak melakukan hal teknis seperti mengirim surat itu," kata Andi.

Seperti diberitakan, dalam surat MK palsu tertanggal 14 Agustus 2009 terdapat perubahan redaksi kata, yang sebelumnya pada surat asli tertanggal 17 Agustus 2011 tertulis jumlah perolehan suara menjadi jumlah penambahan suara.

Dengan adanya surat palsu tersebut, suara yang diperoleh Partai Hanura dengan calon legislatifnya, Dewie Yasin Limpo menjadi lebih dari dua kali lipat dan mengungguli Mestariani Habie, politisi Partai Gerindra. Padahal dalam perolehan suara Mestariani Habie jauh mengungguli suara Dewie dan diputuskan menjadi pemilik kursi DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I.

Adapun, Masyhuri Hasan bersama dengan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein diduga membuat surat Nomor 112/PAN.MK/2009 tanggal 14 Agustus 2009, berisi tentang penjelasan yang tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 84/PHPU.C/VII/2009 tentang perselisihan pemilu DPR RI di Dapil Sulsel I. Mashyuri didakwa jaksa karena diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan diancam secara pidana paling lama enam tahun penjara.