Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Minta Maaf kepada Pimpinan Media

Kompas.com - 17/11/2011, 11:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Arif Wibowo meminta maaf kepada pimpinan media cetak atas keterlambatan digelarnya rapat dengar pendapat membahas pengaturan iklan partai politik di media.

"Atas nama Pansus, saya sampaikan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan media massa," kata Arif di Kompleks DPR, Kamis (17/11/2011).

Permintaan maaf itu disampaikan Arif setelah tiga perwakilan media, yakni Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Gatra Heddy Lugito, dan M.N Sadono dari Indopos, dan perwakilan media cetak lain meninggalkan ruang rapat setelah menunggu sekitar satu jam.

Sedianya rapat digelar pukul 09.00. Namun, hingga pukul 10.00 lebih, rapat belum juga dimulai lantaran anggota Pansus yang hadir hanya enam orang. Arif mengatakan, para anggota Pansus tak dapat hadir lantaran harus menghadiri rapat di komisi lain pada jam yang sama.

"Sebanyak 18 anggota Pansus ini adalah anggota Komisi II. Di Komisi II sekarang lagi bahas RUU tanah dan DIY. Kami kan enggak bisa bagi badan. Kendala kami memang enggak bisa mengatur waktu," kata Arif.

Arif mengatakan, pihaknya akan kembali mengundang para perwakilan media itu pekan depan. "Kami akan cek jadwal supaya tidak ada rapat yang double," ucap politisi PDI-P itu.

Rencananya, Pansus akan mendengar pandangan pimpinan media elektronik untuk membahas masalah yang sama siang nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com