Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Spekulasi Tidak Waras

Kompas.com - 09/11/2011, 18:06 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011), mengecam keras sejumlah spekulasi di media karena dinilainya sudah keterlaluan. Ia menyebut spekulasi-spekulasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak waras.

Ada dua spekulasi yang dikecamnya, yakni spekulasi terkait pertemuannya dengan Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dan kehadirannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar.

"Saya tidak mendengar langsung, tetapi, konon, di sebuah televisi, dikatakan, kalau itu benar, demikian yang dikatakan kepada saya, itu (pertemuan dengan Sri Mulyani) dalam rangka konspirasi Century. Saya pikir ini ada yang tidak waras," kata Presiden saat memberikan pengantar pada sidang kabinet terbatas membahas Papua di Kantor Presiden, sore tadi.

Sri Mulyani menemui Presiden pada Selasa (8/11/2011). Presiden didampingi sejumlah menteri. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, juga didampingi beberapa pejabat Bank Dunia. "Saya tidak ingin isu ini terus berlanjut sampai di generasi mana pun. Mari kita melihatnya dengan jernih. Ada pejabat lembaga internasional datang kepada saya selaku presiden secara terbuka, didampingi orang lain, agenda yang dibahas jelas, tetapi itu langsung dianggap sebagai konspirasi Century. Sekali lagi, itu tidak waras," tegas Presiden.

Spekulasi tidak waras, menurut Presiden, juga muncul ketika dirinya menghadiri perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. "Ketika saya menghadiri HUT Golkar langsung dihantam karena seolah mendukung Lapindo dalam arti dianggap juga sebagai konspirasi Lapindo. Ini juga tidak waras. Saya sebagai Presiden diundang partai politik yang melaksanakan ulang tahun. Partai politik ini adalah partai koalisi dan saya selalu datang," ujarnya.

Kedatangannya di acara HUT Partai Golkar itu, menurut Presiden, juga sangat terbuka. Pidatonya dapat didengar publik. Kebijakan pemerintah tentang penyelesaian lumpur Sidoarjo sudah jelas. Apa tanggung jawab pemerintah dan apa tanggung jawab serta kewajiban Lapindo. "Mari kita dudukkan segala sesuatu dengan benar," kata Presiden lebih lanjut.

Presiden mengungkapkan, politik dan demokrasi di Indonesia akan lebih sehat, matang, serta berkualitas, sepenuhnya tergantung pada semua pihak: apakah ingin membawa Indonesia ke arah keadaan yang lebih bermartabat atau tidak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com