Masalah Papua Berakar dari Pengalaman Traumatis

JAYAPURA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu menilai, permasalahan Papua berakar dari berbagai pengalaman traumatis yang dialami penduduk asli Papua dalam jangka waktu lama yang disebabkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM sejak Papua kembali ke Indonesia. Wujud ketidakadilan itu adalah tingkat kesejahteraan yang rendah dan kemiskinan yang tinggi.

Barnabas mengatakan, keadaan itu sebenarnya telah diupayakan untuk dikoreksi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Walaupun begitu, pada tahun-tahun awal pelaksanaan UU ini, harus diakui belum banyak hal yang dicapai. "Salah satu penyebabnya, pada awal-awal pelaksanaan otsus, sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua tidak disiapkan dengan baik untuk melaksanakan amanat UU Otsus," papar Barnabas, Rabu (2/11/2011) di Jayapura.

Barnabas mengemukakan, saat ia mulai menjabat Gubernur Papua pada 25 Juli 2005, bersama-sama dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat Papua, pihaknya berupaya meletakan dasar-dasar untuk mengubah kondisi yang memprihatinkan itu.

"Pertama kali dalam sejarah Papua, kita mulai melaksanakan program Respek (Rencana Pembangunan Kampung) yang melibatkan semua kampung di Papua, yang berjumlah 3.000 kampung tanpa terkecuali," ungkapnya.

Melalui program itu, setiap kampung diberi dana pembangunan Rp 100 juta per tahun dalam bentuk block grant.