Pemerintah Usul Ambang Batas 4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, dari 2,5 persen menjadi 4 persen. Ambang batas itu berlaku untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam Rapat Kerja Pansus DPR tentang RUU perubahan atas UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10) malam. "Pemerintah menawarkan PT (parliamentary threshold) untuk dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen," katanya.

Usulan ambang batas 4 persen itu sama dengan usulan yang diajukan Fraksi Partai Demokrat DPR.

Pemerintah beralasan, ambang batas 2,5 persen belum mampu mewujudkan sistem multipartai sederhana. Peningkatan ambang batas menjadi 4 persen salah satunya bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan sistem presidensiil.

Sementara untuk diketahui, fraksi-fraksi di DPR masih memiliki pendapat berbeda mengenai besaran angka ambang batas parlemen.

Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan ambang batas naik menjadi 5 persen, Fraksi Partai Demokrat 4 persen, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 3-4 persen, sedangkan lima fraksi lain mengusulkan ambang batas tetap 2,5 persen. Hal itu terlihat dari RUU Pemilu yang disetujui dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu.