Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Komunikasi yang Tidak Jujur

Kompas.com - 18/10/2011, 10:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, ada menteri asal PKS yang diberi tahu secara informal bahwa partainya menginginkan yang bersangkutan di-reshuffle dari kabinet. Padahal, kata dia, PKS tidak pernah menginginkan hal itu.

Hal itu dikatakan Hidayat sebelum rapat paripurna di kompleks DPR, Selasa (18/10/2011). Namun, Hidayat tak menyebut siapa pihak yang mengatakan itu.

Ketika ditanya apakah menteri yang dimaksud adalah Tifatul Sembiring yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ketika dipanggil ke Cikeas, Hidayat menjawab, "Anda akan melihat pada saat nanti diputuskan oleh Pak Presiden."

Hidayat mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan komunikasi yang tidak jujur itu dalam menyikapi masalah koalisi. Faktor lain yang akan disikapi, lanjut anggota Majelis Syuro PKS itu, yakni jika ada pengurangan jatah menteri untuk PKS.

"Kalau empat menteri, koalisinya lima tahun. Kalau tiga menteri, koalisinya berarti tidak harus lima tahun misalnya. Itu bagian yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS pada waktunya," jelas Hidayat.

Sampai saat ini, tambah Hidayat, PKS belum menerima informasi resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pergantian menteri asal PKS atau pengurangan jatah menteri. Namun, dia mengakui, banyak informasi yang beredar tentang pengurangan jatah menteri PKS.

Meski telah memasuki hari akhir proses penggodokan rehuffle, Hidayat tetap belum yakin bahwa menteri asal PKS tak di-reshuffle. Pasalnya, kata anggota Komisi I itu, perubahan dapat dilakukan di detik-detik terakhir.

"Anda tahu dahulu calon Menteri Kesehatan sampai pukul 19.00 masih terima karangan bunga, tapi ternyata tidak jadi. Anda tahu ada menteri pada periode sekarang sudah diundang dilantik di Istana, tapi kemudian tidak jadi dilantik. Anda tahu ada dua calon wakil menteri yang sudah menandatangani fakta integritas, tetapi ternyata tidak jadi. Jadi, ini adalah politik dan bisa terjadi perubahan di detik-detik terakhir," papar Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

    Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

    Nasional
    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com