Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekayaan Dahlan Iskan Lebih dari Rp 48 Miliar

Kompas.com - 17/10/2011, 18:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi, harta kekayaan milik Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan lebih dari Rp 48 miliar.

Dahlan ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon menteri badan usaha milik negara (BUMN). Ia akan menggantikan Mustafa Abubakar yang sempat dirawat di rumah sakit di Singapura lantaran mengalami penyempitan pembuluh darah jantung.

Terhitung sejak 30 Maret 2010, LHKPN mencatat harta pemilik grup media Jawa Pos itu sekitar dari Rp 48,8 miliar. Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 8,6 miliar berupa tanah dan bangunan, harta bergerak senilai Rp 2,5 miliar, surat berharga Rp 120 miliar, serta giro dan setara kas lainnya senilai Rp 19,9 miliar. Jumlah tersebut dikurangi utang Dahlan sekitar Rp 102,3 miliar.

Setelah menerima kabar penunjukan dirinya sebagai calon menteri, Dahlan tampak emosional. Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/10/2011), dia mengaku sedih harus meninggalkan PLN. "Saya menangis harus meninggalkan PLN. Padahal, PLN di seluruh Indonesia sedang bersemangat-semangatnya," kata Dahlan.

Setelah penunjukan tersebut, Dahlan harus mengikuti tes kesehatan yang dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Selasa (18/10/2011). Selain Dahlan, Presiden juga menunjuk lima calon menteri lain. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan diminta menjadi menteri perdagangan, Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI Letjen TNI Marciano Norman dipilih sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara, dan politisi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, sebagai calon menteri hukum dan HAM.

Anggota Komisi I DPR, Azwar Abubakar, juga ditunjuk sebagai calon menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta Djan Faridz sebagai calon menteri perumahan rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Nasional
    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Nasional
    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Nasional
    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Nasional
    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Nasional
    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Nasional
    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    Nasional
    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Nasional
    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Nasional
    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Nasional
    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Nasional
    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Nasional
    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com