Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Jangan Menjadi Beban Presiden

Kompas.com - 14/10/2011, 05:58 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Struktur kabinet dalam perombakan (reshuffle) yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali ini dipastikan akan bertambah gemuk. Hingga Kamis (13/10/2011), paling tidak ada penambahan tiga wakil menteri baru dan penggantian satu wakil menteri.

Presiden, kemarin, memanggil para calon wakil menteri ke kediaman pribadinya di Puri Indah Cikeas, Bogor. Mereka adalah mantan Duta Besar RI untuk Singapura Wardana, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Ghufron Mukti, dan Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar.

Wardana, yang kini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, diproyeksi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri menggantikan Triyono Wibowo. Ghufron akan menjabat Wakil Menteri Kesehatan dan Sapta akan menjabat Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, masih ada satu calon wakil menteri yang hari itu berhalangan ketika dipanggil Presiden karena masih di luar negeri. Namun, Julian enggan menyebutkan nama calon tersebut dan kementeriannya.

Proses perombakan tersebut belum tuntas. Setelah bertemu Presiden Yudhoyono sekitar empat jam di kediaman Presiden di Puri Indah Cikeas, para ketua umum partai politik koalisi menyatakan pembahasan nama menteri akan menunggu undangan Presiden.

”Tadi membahas hal-hal prinsipiil. Ini nanti masih akan berlanjut. Seperti ditegaskan Presiden, kalau menyangkut nama personal kabinet yang berasal dari parpol, Presiden akan melanjutkan konsultasi dengan para pemimpin partai,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tidak disebutkan partai mana yang menterinya akan terkena perombakan, demikian juga tidak disebutkan nama orang.

”Kami memberikan masukan atas pertimbangan yang diperlukan, membangun Indonesia secara baik. Kami mengatakan bahwa tantangan ke depan negeri ini besar. Ada faktor internasional dan domestik,” tuturnya.

Presiden mengundang enam ketua umum partai koalisi. Selain Anas dan Luthfi Hasan, pemimpin partai yang diundang adalah Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa). Wakil Presiden Boediono juga hadir.

Dalam jumpa pers, Presiden menyatakan, perombakan kali ini diharapkan akan membuat kabinet di masa mendatang lebih solid sehingga tidak diperlukan perombakan di masa mendatang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com