Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Kalau Tak Mau Kacau, RUU Pemilu Harus Selesai

Kompas.com - 09/10/2011, 15:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) belum juga rampung dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perdebatan soal parliamentary threshold (PT) hingga daerah pemilihan (dapil) masih mengganjal RUU yang sedianya menjadi panduan pelaksanaan pemilu 2014 ini.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, berlarut-larutnya perdebatan pasal per pasal dalam RUU ini bisa jadi akan membuat ketidakpastian hukum. Ia memperkirakan, kekacauan pada Pemilu 2009 dengan penetapan sistem yang tergesa-gesa akan kembali terulang apabila seluruh partai tidak menemui kata sepakat sesegera mungkin untuk mengesahkan RUU Pemilu.

"Semoga Undang-undang pemilu ini cepat selesai agar seluruh partai bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jangan seperti Pemilu 2009 yang menurut saya pemilu paling berat, baik dunia dan akhirat," ungkap Muhaimin atau yang biasa disapa Cak Imin, Minggu (9/10/2011), dalam dialog publik "Demokrasi Elektoral" di Kantor DPP PKB, Jakarta.

Pemilu 2009 dinilainya berat karena aturannya yang sangat rumit dan tidak menentu.

"Bahkan, dua bulan sebelum pemilu dilaksanakan kami baru tahu sistemnya suara terbanyak, padahal caleg yang kami susun caleg nomor urut," kata Cak Imin.

Tidak hanya kekacauan dalam penentuan caleg, cara penghitungan dalam pemilu 2009 pun beragam. Tiga lembaga negara memiliki cara hitung yang berbeda seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), sampai Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di PKB ada yang berantem, ada yang mengaku menang karena versi KPU, MK, dan MA. Bahkan ada juga yang nggak disangka enggak terpilih dalam versi KPU, tahunya masuk juga. Itulah yang disebut dengan ketidakpastian sistem," kata Cak Imin.

Ia berharap, ketidakpastian sistem yang ada pada pemilu tahun 2009 tidak terjadi pada pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, kata Cak Imin, pengesahan RUU Pemilu harus segera dilakukan.

"Kami tidak ingin ulangi ketidakpastian sistem. Kami ajak untuk bahu membahu agar selesaikan Undnag-undang ini dengan cepat sehingga bisa siapkan diri dengan cepat," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Hingga kini, RUU Pemilu masih dibahas di tingkat panitia khusus DPR. Pengesahan RUU ini alot lantaran tiap partai mengajukan usul penyederhanaan partai dengan peningkatkan parliamentary treshold (PT) yang pada pemilu 2009 mencapai 2,5 persen. Beberapa partai besar mengusulkan PT berkisar 3-5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Nasional
    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Nasional
    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Nasional
    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

    Nasional
    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Nasional
    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    Nasional
    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Nasional
    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Nasional
     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com