Kamis, 2 Oktober 2014

News / Nasional

Pertemuan Menteri Agama

Berlakukan Label Halal di Mabims

Rabu, 5 Oktober 2011 | 16:28 WIB

MATARAM, KOMPAS.com- Delegasi Singapura mengusulkan agar produk makanan yang dinyatakan halal di satu negara juga berlaku di negara lain. Selama ini, ada produk yang sudah bersertifikat halal dariosatu negara, misalnya, tidak diberlakukan di negara lain.

Usulan disampaikan H Mohamad Alami Alami Musa, Presiden Majelis Ulama Islam Singapura selaku ketua delegasi dalam Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) ke 36 Menteri-menteri Agama Asia Tenggara di Hotel Sentosa, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (5/10/2011). SOM dihadiri perwakilan Kementerian Agama dari  Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Adanya sertifikat halal terhadap makanan itu menjadi salah satu kesepakatan bersama negara anggota Mabims (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Akan tetapi, dalam implementasinya belum berjalan seperti diiharapkan.

Produk mentega Golden Churn, yang lebel halalnya sudah dipatenkan di beberapa Mabims, misalnya, tidak diberlakukan di negara Mabims lainnya.

Karena sudah menjadi kesepakatan bersama, soal makanan bersertifikat halal perlu kajian lebih lanjut. Misalnya dibentuk sebuah Badan atau Forum Muzakarah Ulama demi kepentingan bangsa dan negara antarbangsa anggota rumpun Mabims maupun negera-negara lainnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementeriaan Agama RI Ahmad Jauhari, yang ditemui saat rehat mengatakan, perihal sertifikat maupun halal terhadap jenis makanan yang belum diberlakukan semua negara Mabims, disebabkan kurangnya komuikasi antarnegara.

"Di sinilah pentingnya pertemuan seperti ini, sehingga terjadi komunikasi dan pemahaman di antara negara anggota Mabims," ucapnya.

Jauhari mengakui, sertifikat halal terhadap produk makanan sangat penting, sebab terkait dengan aqidah, syariat, konsumen, juga dari aspek ekonomi. "Kita punya beragam produk makanan yang diekspor ke antara lain negara Islam. Konsumen mesti diyakinkan oleh lebel halal pada makanan itu, kalau produk kita tidak mau ditolak," ucapnya.

Berdasarkan itu, pihak Kementerian Agama akan menggelar pelatihan atau Training of Trainer yang dijadwalkan berjalan Oktober ini. Para peserta pelatihan yang berasal dari, nantinya diharapkan menjadi Auditor produk makanan berlebe l halal.


Penulis: Khaerul Anwar
Editor : Marcus Suprihadi