Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bisa Panggil Deputi Gubernur BI Budi Mulya

Kompas.com - 04/10/2011, 17:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri informasi soal dugaan aliran dana Rp 1 miliar kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dari mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya bisa saja memeriksa Budi Mulya terkait dengan hal itu.

"Proses penyidikan Century, kan, masih jalan. Memang ada informasi baru. Sekecil apa pun informasi tentu akan kita telusuri," kata Johan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/10/2011).

Dugaan aliran dana kepada Budi Mulya itu merupakan temuan sementara audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung secara informal. Hasil audit forensik BPK tersebut memang belum diterima pimpinan DPR secara resmi.

Johan juga mengatakan, pihaknya belum menerima hasil audit forensik soal aliran dana Century itu dari BPK. "Kita tunggu hasilnya," kata Johan.

Berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo, Robert Tantular pernah memberikan pinjaman Rp 1 miliar kepada Budi pada 2008. Namun, uang tersebut kabarnya telah dikembalikan Budi setelah Century colaps dan bermasalah.

Adapun kasus bail out Bank Century tengah memasuki tahap penyelidikan di KPK. Sebelumnya KPK memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Robert Tantular, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Presiden Boediono. Sejauh ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi terkait penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century itu.

Pansus kasus Century DPR menilai, Sri Mulyani dan Boediono yang paling bertanggung jawab terhadap penggelontoran uang itu. Saat itu, Sri Mulyani menjabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sementara Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com