Pertikaian di Ambon Bukan Konflik Agama

POSO, KOMPAS.com — Kerusuhan di Ambon, Maluku, tahun 1999, termasuk gesekan yang meletup pada 11 September 2011, bukanlah murni konflik agama. Masalah itu sebenarnya berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan sentimen perbedaan agama.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perjalanan melawat ke Kota Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah), Minggu (2/10/2011). Politisi yang menjadi mediator perjanjian Malino tahun 2002 itu kembali mengunjungi Ambon setelah meletup kerusuhan 11 September yang menewaskan tujuh orang dan menghanguskan sekitar 200 rumah. Dia juga berdialog dengan pimpinan pemerintah dan tokoh masyarakat.

Menurut Kalla, yang juga menjadi warga kehormatan Kota Ambon, konflik yang terjadi di Ambon tahun 1999 dan beberapa tahun berikutnya bukanlah konflik agama. Penerapan demokrasi setelah Reformasi 1998 membuat kelompok yang menang dalam pemilu di daerah menguasai semua jabatan, tanpa memperhitungkan keselarasan di masyarakat. Akibatnya, harmoni terganggu dan kemudian meletup secara terbuka.

”Konflik itu semakin keras karena mengikutsertakan agama. Konflik agama itu bisa berlangsung bertahun-tahun dan sulit dihentikan karena para pemeluknya berseteru atas nama ideologi keagamaan dan keyakinan masuk surga,” katanya.

Kalla berharap masyarakat Ambon tidak lagi menyertakan agama dalam konflik. Jika masih melibatkan sentimen agama, itu akan sulit dilerai sebagaimana berlangsung di beberapa negara lain, seperti Pakistan, Afganistan, dan Irak. Untuk mencegah hal seperti itu, sebaiknya perumahan warga Ambon dibuat membaur, bukan dikelompokkan berdasarkan agama karena akan lebih mudah dipetakan dan digesekkan.

Konflik menjadi kian mudah meletup jika ada beberapa faktor pendukung lain, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, tata ruang, dan pendidikan yang rendah.