Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Dukung Gayus Jadi Hakim Agung

Kompas.com - 28/09/2011, 07:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Gayus T Lumbuun, memang berbeda dengan suasana fit and proper test untuk calon yang lain. Tak ada pertanyaan-pertanyaan mencecar dan mendesak jawaban yang dilontarkan anggota Komisi III seperti yang dilakukan kepada calon lain.

Bahkan, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K Harman menjelang penutupan fit and proper test, Selasa tengah malam, mengungkapkan, Komisi III mendukung Gayus Lumbuun menjadi hakim agung dengan membawa dua misi, yaitu misi menegakkan hukum dan keadilan serta mengubah Mahkamah Agung.

Ketika pernyataan itu dikonfirmasikan kepada Benny apakah Komisi III dipastikan meloloskan Gayus, Benny mengungkapkan bahwa soal pilihan belum tentu demikian.

Dukungan-dukungan terhadap Gayus juga dilontarkan oleh beberapa anggota Komisi III, misalnya Ruhut Sitompul dan Martin Hutabarat dari Fraksi Gerindra, yang justru memberi nasihat jika Gayus sudah berada di MA.

Ruhut, misalnya, secara jelas mendukung Gayus menjadi hakim agung. Saya bangga melihat Pak Gayus. "Background dia adalah lawyer, kalau dia jadi hakim agung, dia lawyer pertama yang berhasil duduk di MA," kata Ruhut.

Sementara itu, Martin Hutabarat malah tidak mengajukan pertanyaan. Ia memuji Gayus ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi III lainnya, Syarifuddin Suding. Saudara menunjukkan kelas saudara. Kami tidak salah pilih jika memilih Saudara jadi hakim agung, kata Martin Hutabarat.

Martin juga malah berpesan agar Gayus membuat putusan-putusan yang membuat bangga karena saat ini MA dinilainya kering akan putusan berkualitas. Ia juga meminta Gayus untuk memperhatikan lemahnya pengawasan terhadap ribuan hakim di MA.

Terkait tidak adanya pertanyaan yang mencecar Gayus, anggota Komisi III dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengungkapkan, kKalau jawabannya sudah jelas, kenapa lagi harus dicecar.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com