Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta BIN Usut Penunggang Kasus Ambon

Kompas.com - 14/09/2011, 02:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR meminta kepada Badan Intelijen Negara (BIN) agar mengusut pihak-pihak yang ingin memperpanjang konflik Ambon, Maluku, di daerah lain.

Pasalnya, pesan singkat yang berisi informasi menyesatkan kepada masyarakat di Jakarta dan kota di sekitarnya masih terjadi. "Tadi saya sampaikan kepada Kepala BIN (Sutanto), ini tolong dimonitor, diinvestigasi, siapa pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini," kata Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR, seusai rapat kerja dengan BIN, Selasa (13/9/2011) malam.

Mahfudz mengatakan, Sutanto dalam penjelasannya menyebut pemicu bentrokan antarkelompok di Ambon murni karena kesalahan informasi dan provokasi di masyarakat terkait kematian Darfin Saimen (32), tukang ojek. Darfin dipastikan tewas akibat kecelakaan lalu lintas, bukan dibunuh.

"Hal itu meluas. Reaksi massa ini tidak berbanding lurus dengan kesiapan aparat keamanan di sana," ucap politikus PKS itu.

Jadi, menurut BIN, tidak ada yang menunggangi kasus itu? "Menurut BIN ini terjadi begitu saja. Makanya ini cepat mereda karena memang tidak ada auktor-auktor yang secara khusus mengelola situasi," jawab dia.

Meskipun kesimpulan BIN tidak ada pihak yang mendesain bentrokan di Ambon, menurut Mahfudz, sangat dimungkinkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan pascakerusuhan untuk memindahkan konflik ke daerah lain. "Tadi BIN mengatakan untuk terus melakukan proses identifikasi pihak-pihak yang melakukan penyebaran informasi," kata Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com