Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Enggak Ngerti, Saya Bukan Pemain

Kompas.com - 13/09/2011, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie mengatakan, PD masih menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana dalam Kongres PD di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010.

"Ini kan persoalan KPK. Biarkan ini berjalan," kata Marzuki di Gedung DPR, Selasa (13/9/2011), saat dimintai tanggapan pernyataan Yulianis, Wakil Direktur Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, kepada Komite Etik KPK.

Kepada Komite Etik, Yulianis menyebut uang perusahaan yang dibawa untuk Kongres PD sebesar 3 juta dollar AS, dan 2 juta dollar AS dari sponsor. Pengakuan Yulianis itu diungkapkan Ketua Komite Etik, Abdullah Hehamahua.

"Ya buktikan aja. Partai berterima kasih kalau memang informasinya betul. Kalau informasinya salah, fitnah, enggak baiklah merusak nama partai. Ya, kita minta diluruskan," kata Marzuki.

Dikatakan Marzuki, citra PD akan semakin terpuruk jika pernyataan Yulianis itu benar. Dia menegaskan, akan ada langkah yang diambil internal PD jika pernyataan itu didukung alat bukti. "Kalau memang ada fakta itu, tentu paling tidak jangan sampai Partai Demokrat hancur," ucapnya.

Sepengetahuan Anda, ada politik uang saat Kongres? "Ya, saya kan duduk (nyalon), enggak ngerti. Saya bukan pemain," jawab Ketua DPR itu.

Seperti diberitakan, adanya politik uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD sudah diungkap Nazaruddin saat pelarian di luar negeri. Namun, menurut Nazaruddin, uang yang digelontorkan mencapai Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS.

Menurut Nazaruddin, uang itu berasal dari APBN. Anas berkali-kali membantah tudingan itu. Dia mempersilakan Nazaruddin membuktikan hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com