Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Remitansi Hingga Juni Rp 28,5 Triliun

Kompas.com - 24/08/2011, 23:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah remitansi (pengiriman uang) TKI dari luar negeri pada semester satu 2011, tak jauh berbeda dengan capaian remitansi 2010 lalu.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, dari Januari hingga Juni 2011, angka remitansi TKI sekitar 3,3 miliardollar AS atau Rp 28,5 triliun lebih. Sementara data selama 2010 berjumlah 6,7 miliar dollar AS atau Rp 60,76 triliun lebih.

Menurut Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Yoeliani Poeloengan, di Jakarta, Rabu (24/8/2011) malam, data remitansi TKI yang tercatat di BNP2TKI bersumber dari perhitungan Bank Indonesia melalui transaksi antarbank.

"Di luar catatan Bank Indonesia tentu angkanya jauh lebih banyak, karena TKI juga mengirim uangnya ke kampung halaman lewat perantara di luar jasa perbankan, termasuk yang dititipkan ke sesama TKI serta jasa kurir peorangan," jelas Lisna.

Lisna memperkirakan, total remitansi TKI per tahun ke Indonesia mencapai Rp 100 Triliun lebih, baik melalui perbankan maupun tidak.

Dari jumlah lebih 3,3 miliar dollar AS itu, yang masuk dari kawasan Asia Pasifik sebanyak 1,9 miliar dollar AS.

Dari jumlah itu, kiriman TKI dari Malaysia masih yang tertinggi yaitu 1,2 miliar dollar AS, sedangkan sisanya berasal kiriman TKI Taiwan, Hongkong, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Macao, dan lainnya.

Dari kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, lanjut Lisna, berjumlah 1.3 miliar dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com