Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balas Surat, Presiden Coreng Martabat

Kompas.com - 22/08/2011, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Yudi Latief, menyayangkan tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membalas surat Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, Minggu (21/8/2011). Menurutnya, tindakan tersebut sama saja menjatuhkan martabatnya sendiri sebagai seorang kepala negara.

"Dunia politik kita diarahkan ke dunia sandiwara. Presiden sebagai kepala negara. Dia tidak harus menanggapi hal sentimentil yang suratnya pun belum tentu niat yang sejujurnya, tapi alasan atau rekayasa tertentu untuk dapat simpati publik. Bisa juga niat seorang Nazar mengirim surat dalam kapasitas Presiden sebagai pemimpin Demokrat sifatnya personal. Tetapi, dia (Presiden SBY) menjatuhkan martabatnya karena menanggapi hal yang sifatnya personal. Ini berpotensial mencoreng nama Presiden sendiri," ujar Yudi di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (22/8/2011).

Yudi berpendapat, ada hal tersirat yang ingin disampaikan Nazaruddin melalui suratnya kepada Presiden. "Melalui surat ini, Nazaruddin mencoba melakukan cara persuasif dengan SBY. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa Nazaruddin dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kata lain, dalam surat Nazar itu ingin diungkapkan 'tolonglah selamatkan istri dan anak saya, dengan begitu bisa selamatkan SBY juga'," paparnya.

Yudi menuturkan, Presiden seharusnya cukup arif menanggapi hal semacam itu. Dengan membalas surat, seolah-olah menunjukkan ketakutan Presiden. "Kalau dia enggak ada ketakutan, dia membiarkan itu seperti angin lalu. Mestinya Presiden cukup arif, hal-hal seperti itu tidak berbalas pantun dan dirilis publik. Ini mengundang publik berpikir," tukas Yudi.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono memutuskan membalas surat yang dilayangkan Nazaruddin. Dalam penggalan suratnya, Presiden meminta Nazaruddin mengikuti aturan hukum yang berlaku dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri proses hukum kasus yang dihadapi Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com