Kecil, Embrio Separatis di Papua

Magelang, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, embrio separatisme di wilayah Papua bukan merupakan masalah besar yang dapat memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

”Pemerintah menjamin dapat mengatasi masalah ini karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) hanyalah organisasi kecil yang tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat Papua,” kata Purnomo Yusgiantoro saat berbicara pada seminar kebangsaan di Seminari Menengah St Petrus Canisius Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (13/8).

Kendati demikian, menurut Purnomo Yusgiantoro, bahaya separatisme tetap harus diwaspadai, dan cukup diwaspadai dengan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah-daerah perbatasan.

Selain Menhan, tampil juga sebagai pembicara Letjen (Purn) Kiki Syahnakri selaku Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa dan mantan Wakil KSAD; Kolonel Jan Pieter, Asisten Khusus Menteri Pertahanan; Pos M Hutabarat, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan; serta Brigjen (Pol) AA Maparessa, Kepala Pusat Sejarah Polri.

Menurut Purnomo, saat ini, kehidupan di Papua berjalan baik dan normal, tanpa ada konflik yang cukup berarti. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun makin membaik karena 80 persen dari pendapatan Papua, sebesar Rp 28 triliun per tahun, sudah dinikmati warga Papua sendiri.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Papua, juga digalakkan program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa (TMMD), di mana di sana para personel TNI bergotong royong dengan masyarakat membangun beragam fasilitas dan infrastruktur.

Dalam sistem pemerintahan, Papua juga akan semakin maju karena jabatan yang dahulu banyak diisi oleh orang dari luar Papua, sekarang sudah diisi oleh warga Papua asli. Hal serupa terjadi juga untuk posisi kepala daerahnya.

Perdagangan tradisional

Untuk daerah-daerah perbatasan, Purnomo mengatakan, sejauh ini juga belum ada indikasi untuk memisahkan diri dari NKRI. Kebutuhan di daerah-daerah perbatasan yang banyak dicukupi dari negara lain terjadi akibat perdagangan tradisional yang memang sudah terjadi antardua wilayah dan berlangsung selama puluhan tahun.

”Perdagangan tradisional ini tidak mungkin dihindari karena dua wilayah yang berbeda negara ini sangat dekat. Satu rumah di Sebatik di Kalimantan, misalnya, bagian ruang tamunya berada di Indonesia, sedangkan ruang dapurnya berada di Malaysia,” kata Menhan. Hal serupa juga terjadi antara Papua dan Papua Niugini serta Atambua, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Leste.