Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idris Minta Nazar Bersaksi di Sidangnya

Kompas.com - 12/08/2011, 22:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus suap wisma atlet, Mohamad El Idris melalui kuasa hukumnya Tomy Sihotang meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menghadirkan M Nazaruddin di persidangan sebagai saksi meringankan.

"Mengingat Nazaruddin akan tiba di tanah air, kami meminta untuk dihadirkan sebagai saksi meringankan," kata Tomy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/8/2011).

Hal tersebut disampaikan Tomy menanggapi pernyataan jaksa penuntut umum Agus Salim yang mengatakan bahwa saksi yang diajukan jaksa untuk El Idris tinggal Mindo Rosalina Manulang, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri yang juga bawahan M Nazaruddin.

Padahal, dalam dakwaannya disebutkan bahwa Idris bersama-sama Rosa, dan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi menyuap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam serta anggota DPR, M Nazaruddin.

Baik Dudung maupun Wafid sudah dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan. Tersisa Rosa dan Nazaruddin. Menanggapi permintaan pihak Idris itu, majelis hakim yang diketuai Suwidya mengatakan bahwa menghadirkan saksi meringankan bukanlah tugas majelis hakim namun merupakan tugas pengacara. "Silahkan pengacara menghadirkan saksi meringankan," kata Suwidya.

Seusai persidangan, kuasa hukum El Idris lainnya yakni M Assegaf mengatakan bahwa kesaksian Nazaruddin penting untuk membongkar kasus ini. Tidak menjadi soal jika kemudian kesaksian Nazaruddin itu justru memberatkan Idris. "Yang terpenting kasus ini terbongkar," ujar Assegaf.

Jaksa Agus Salim mengatakan hal senada. Tim jaksa berkepentingan untuk menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu di persidangan. "Tapi kita tidak mau berandai-andai," kata Agus. Nazaruddin tengah dalam perjalanan menuju Jakarta dari Bogota. Setibanya di Jakarta, anggota DPR itu langsung digelandang ke gedung KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com