Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibantah, Nazaruddin Dibekuk di Filipina

Kompas.com - 06/07/2011, 23:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar yang menyebutkan bahwa M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, tertangkap di Filipina, Rabu (6/7/2011). Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim penyidik mengenai hal itu.

"Kami melakukan komunikasi dengan tim dan didapatkan tidak ada penangkapan warga negara Indonesia atas nama Nazaruddin," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (6/7/2011).

Sebelumnya tersiar kabar di kalangan wartawan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tertangkap di Filipina. Saat dikonfirmasi, Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Irawan mengatakan, pihaknya belum mendengar kabar tersebut.

"Belum ada informasi soal penangkapan dan kepulangan Nazaruddin," tutur Bambang.

Sampai saat ini lokasi keberadaan Nazaruddin memang masih menjadi misteri. Sepengetahuan KPK seperti disampaikan Johan, Selasa (5/7/2011), anggota Komisi VII DPR itu masih berada di Singapura sekitar pekan lalu. Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura melalui siaran persnya mengungkapkan bahwa Nazaruddin telah bertolak dari Negeri Singa itu sejak beberapa minggu lalu atau sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka sejak 30 Juni. Dia diduga menerima pemberian atau janji terkait jabatannya.

Kini, Nazaruddin telah menjadi buronan internasional setelah Polri meneruskan permintaan penerbitan red notice atas nama Nazaruddin dari KPK kepada kepolisian internasional (Interpol), Selasa (5/7/2011) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com