Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kami Sudah "Mentok"!

Kompas.com - 05/07/2011, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah mengatakan, informasi yang berbau tudingan dari politisinya, M Nazaruddin, terhadap sejumlah petinggi Demokrat lainnya tak perlu dikonfirmasi secara langsung oleh Partai Demokrat. Menurut Jafar, Demokrat juga tidak memiliki komunikasi lagi dengan Nazaruddin sejak ditetapkan sebagai tersangka.

"Enggak perlulah. Enggak bisa juga kami hubungi dia," katanya di Gedung DPR, Selasa (5/7/2011).

Menurut dia, komunikasi Fraksi Demokrat dengan Nazaruddin sudah tidak ada lagi. Sebelumnya, Jafar mengatakan, komunikasi fraksi hanya terjalin melalui anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, yang juga sempat ikut menemui Nazaruddin di Singapura. Dengan demikian, menurut Jafar, usaha partai sudah mentok untuk memulangkan Nazaruddin. Pasalnya, tidak ada lagi komunikasi partai dengan mantan bendahara umum partai tersebut.

"Sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu melalui Sutan. Kalau ada dari BBM (BlackBerry Messanger), ya enggak mungkin," tambahnya.

Jafar mengatakan, fraksi sampai saat ini mengharapkan keseriusan aparat penegak hukum untuk membawa Nazaruddin pulang ke Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami harap mereka bisa jalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Dalam pesan BBM-nya kepada sejumlah wartawan, Nazaruddin mengungkapkan bahwa uang yang diduga suap proyek wisma atlet juga mengucur ke sejumlah elite Demokrat. Nama yang sempat disebutnya adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga politisi Demokrat Andi Alfian Mallarangeng, dan anggota Komisi X asal Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com