Titik Kritis Partai Demokrat

Oleh BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Setelah terkuaknya kasus suap dan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan unsur pimpinan Partai Demokrat, kepercayaan publik dan konstituen menurun drastis. Lemahnya soliditas antar-elite partai dan tiadanya figur kuat pada Pemilu 2014 nanti membuat Partai Demokrat berada di titik kritis.

Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai ini, yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mulai luntur. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, hanya 35,6 persen pemilih Partai Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Padahal pada akhir Mei tahun lalu, soliditas massa Partai Demokrat masih di kisaran 51,7 persen.

Meluruhnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat merupakan ironi dari pencapaian gemilang sebuah partai. Setelah berhasil mengantarkan Yudhoyono menjadi presiden dengan bekal suara 7,45 persen pada Pemilu 2004, popularitas Partai Demokrat terus menanjak. Pada Pemilu 2009, ia menjadi partai pemenang dengan mengantongi 20,85 persen suara, mengalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya berada di papan atas. Kemudian, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua seolah kian melengkapi pencapaian Partai Demokrat.

KKN dan korupsi

Setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, kini publik kian tidak yakin bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Partai Demokrat dinilai tidak mendorong upaya pemberantasan KKN. Bahkan, sebanyak 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi.

Larinya Nazaruddin ke luar negeri dan gagalnya petinggi Partai Demokrat membujuk dia pulang untuk menghadapi pemeriksaan memperkuat dugaan bahwa Nazaruddin memang ”dilindungi”. Publik pun mencium......................(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 4 Juli 2011, halaman 5)