Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepemimpinan SBY Merosot di Mata Publik

Kompas.com - 26/06/2011, 13:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 dilihat turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2011.

Peneliti senior LSI Sunarto Tjiptohardjono mengatakan survei LSI pada Januari 2011 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja SBY masih di angka 56,7 persen. Sementara itu, pada bulan Juni 2011 turun ke angka 47,2 persen.

"Ini diikuti oleh ketidakpuasan publik yang terus meningkat terhadap aneka aspek kehidupan," ungkapnya dalam keterangan pers di kantor LSI, Minggu (26/6/2011).

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja SBY tercermin di aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan di Indonesia dalam periode Januari 2010 sampai dengan Juni 2011.

Publik menilai tak ada kemajuan dalam aspek ekonomi. Puncaknya, pada September 2010 lalu, yaitu 37,1 persen publik menilai keadaan ekonomi nasional buruk dan sangat buruk.

Di Juni 2011, kondisinya masih tak terlalu berubah, yaitu 35,7 persen publik kecewa dengan kondisi ekonomi nasional. Begitu pula penilaian publik terhadap keadaan politik dan penegakan hukum nasional di Indonesia.

Kekecewaan publik terhadap aspek ekonomi dan hukum di bawah kepemimpinan SBY cukup konsisten.

Sunarto mengatakan kepuasan publik atas kinerja SBY merosot tajam di tengah-tengah publik yang hidup di perkotaan dan mereka yang berpendidikan tinggi.

Survei dilakukan pada tanggal 1-7 Juni 2011 kepada 1.200 responden di 33 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com