Nazaruddin "Keukeuh" Tak Bersalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tampaknya tidak ambil pusing mengenai sejumlah pernyataan agar ia mundur sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Menurutnya, ia tidak terlibat kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin tetap bekerja dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Yang jelas selama belum ada keputusan, saya menjalankan tugas seperti biasa. Tadi pagi saya baru dari DPP bertemu Mas Anas. Saya disuruh banyak tahajud. Saya juga sudah menjelaskan semuanya di partai dan semua sudah paham tidak ada kaitannya," ujar Nazaruddin di Gedung DPR, Kamis (19/5/2011).

Ia mengakui telah memberikan keterangan yang diminta tim pencari fakta dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat bahwa ia tidak terlibat dalam kasus itu. Oleh karena itu, ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan Partai Demokrat.

"Semua dijelaskan tentang itu, sudah paham. Yang fitnah boleh, tapi yang mengatur yang di atas (Pimpinan Partai Demokrat). Di Partai Demokrat itu semuanya menjunjung tinggi penegakan hukum, tidak ada tindakan sebelum ada fakta hukumnya," katanya.

Seperti yang diketahui, Nazaruddin diduga menerima fee sebesar 13 persen dari biaya proyek Rp 191 miliar pembangunan wisma atlet di Palembang. Uang itu, menurut mantan kuasa hukum Rosa, Kamaruddin Simanjuntak, didapat dari PT Duta Graha Indah yang diberikan melalui istri Nazaruddin dan stafnya di Tower Permai.

Akibat namanya disebut-sebut dalam kasus itu, salah satu anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, menilai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin sebaiknya mundur dari jabatannya.

Menurut Mangindaan, pemberitaan media yang terus mengaitkan Nazaruddin dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games akan semakin memperburuk citra partai. Oleh karena itu, kata Mangindaan, Dewan Kehormatan telah meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menyampaikan langsung masukan itu kepada Nazaruddin.

"Iya, (kami minta Ketum) untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan (Nazaruddin). Bagaimana kalau dia harus mempertanggungjawabkan berita-berita itu sendiri. Karena, kalau terus-menerus gonjang-ganjing seperti ini, kan, kurang bagus bagi partai. Kita kasih contoh, kalau kita mundur sendiri, kan, mulia. Begitu maksud saya," kata Mangindaan, yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.