Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartosuwiryo, Al-Zaytun, dan Dana

Kompas.com - 09/05/2011, 09:48 WIB

KOMPAS.com - Sukanto (34), aktivis Negara Islam Indonesia tahun 1996-2001, yang juga alumnus Universitas Nasional, bercerita di depan mahasiswa Universitas Indonesia, Kamis (5/5/2011) lalu. Ia berbicara tentang seluk-beluk NII sejak didirikan Kartosuwiryo tahun 1949, pola perekrutan dan pendanaan, hingga upaya infiltrasi ke partai politik. Hari Jumat lalu ia berbicara hal yang sama kepada mahasiswa Universitas Dharma Persada, Jakarta.

NII ingin mengubah Republik Indonesia menjadi NII. NII memiliki struktur komandemen dari pusat hingga wilayah yang terdiri dari tujuh komandemen wilayah (KW).

Kartosuwiryo dieksekusi tahun 1962. Namun, lebih dari 100 rekan seideologinya yang kembali ke Indonesia kemudian dipakai Ali Murtopo untuk beberapa agenda, termasuk menumpas Partai Komunis Indonesia. NII bermetamorfosis beberapa kali di bawah kepemimpinan Adah Djaelani dan Ajengan Masduki. Adah Djaelani membentuk KW 8 di Lampung dan KW 9 di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten. Setiap KW memiliki aliran yang berbeda. Salah satunya adalah KW 2 di Jawa Tengah, tempat Abdullah Sungkar pernah dibaiat.

Tahun 1996 Adah Djaelani menyerahkan posisi imam kepada Abu Toto alias Panji Gumilang. Ini mendapat tentangan dari KW lain karena ajaran NII yang diusung Panji Gumilang dianggap salah. Sejak itu, untuk membedakan dengan KW lain, kelompok yang dipimpin Panji Gumilang disebut NII KW 9.

NII KW 9 memiliki program sendiri. Tahun 2005-2009 targetnya...(Selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 9 Mei 2011, halaman 4)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com