Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemimpin Negara ASEAN Heningkan Cipta

Kompas.com - 07/05/2011, 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para kepala negara dan pemerintahan negara-negara ASEAN yang hadir pada jamuan makam malam di Jakarta Convention Center, Sabtu (7/5/2011), untuk mengheningkan cipta atas musibah kecelakaan pesawat Merpati di perairan Kaimana, Papua Barat.

"Saya ingin berbagi berita buruk kepada Anda mengenai kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi di Provinsi Papua Barat. Kecelakaan ini menyebabkan meninggalnya para penumpang. Saya yakin Anda dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini. Mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mereka yang menjadi korban pada kecelakaan ini," kata Presiden.

Para pimpinan ASEAN yang hadir, antara lain, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Myanmar Thein Sein, Presiden Filipina Benigno S Aquino III, Senior Minister Singapura S Jayakumar yang mewakili Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.

Hingga Sabtu sore, jasad 15 penumpang yang ditemukan terapung di permukaan laut telah dievakuasi ke RSUD Kaimana. Sementara itu, tujuh penumpang lainnya belum ditemukan.

Menurut Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Mimika John Rettob, pesawat berkapasitas 60 orang tersebut mengangkut 18 penumpang dewasa, satu anak-anak, dan dua bayi, serta sejumlah kru pesawat. Pilot pesawat tersebut adalah Kapten Purwandi Wahyu, sedangkan kopilot Paul Nap. Ikut dalam penerbangan itu, dua pramugari, Sumaryani dan Indriyana Puspasari, serta dua teknisi, yakni Joko dan Dadi Tarsidik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com