Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Urusan Kabupaten, Aksi di Istana

Kompas.com - 13/04/2011, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, warga yang memiliki permasalahan terkait ketenagakerjaan di daerah tak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Hal itu dikatakan Presiden ketika membuka Temu Konsultasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan LKS Daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

 "Saya sering mendapat unjuk rasa di depan Istana (Merdeka). Kadang-kadang urusan kabupaten dibawa ke sini. Andai kata LKS Tripartit itu sudah terbentuk di semua kabupaten, pasti lebih sedikit yang unjuk rasa di depan Istana. Ya, semua pejabat negara harus berbagi dalam tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen. Tidak adil urusan kabupaten, yang mestinya selesai di kabupaten, malah tiga hari unjuk rasa di sini (Jakarta)," kata Presiden di hadapan anggota LKS Tripartit Nasional dan Daerah.

Turut hadir pada peresmian tersebut para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, pimpinan Komisi IX DPR, 10 gubernur, dan lainnya.

LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Anggota LKS Tripartit berasal dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada presiden, gubenur, serta wali kota atau bupati dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap, LKS Tripartit dapat menciptakan dan memelihara hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penandatanganan Dokumen Pakta Lapangan Kerja Indonesia. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Global Job Pact yang diadopsi oleh Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada Juni 2009. Hal ini diinisiasi oleh sejumlah negara dalam mengantisipasi krisis global untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com