Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Jangan Lindungi Arifinto

Kompas.com - 10/04/2011, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Watch (Imparsial) mengungkapkan, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arifinto, telah melanggar hukum karena mengakses konten porno. Oleh karena itu, Imparsial menyatakan agar perbuatan ini harus diusut, apalagi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang juga berasal dari partai yang sama sudah menerapkan pelarangan konten porno selama ini.

"Jangan mentang-mentang dia (Arifinto) kawan, terus dibebasin. Tifatul, (Tifatul Sembiring), kan, antipornografi, harus tegas. Bagi kami, ini sudah melanggar hukum. Apalagi dia anggota Dewan, dipilih rakyat loh, harusnya tidak demikian," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (10/4/2011).

Menurut Poengky, PKS termasuk partai yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama, syariat dan moral. Oleh karena itu, jangan segan-segan membersihkan kader-kadernya yang berkelakuan tidak bermoral seperti Arifinto.

Badan Kehormatan DPR, lanjutnya, jangan menutup mata atas sikap Arifinto tersebut. "PKS, kan, selama ini selalu mengedepankan nilai agama dan moral. Jadi jangan lindungi kelakuan seperti itu. Kalau tidak diusut, kami masyarakat sipil yang akan melaporkan hal ini karena melanggar hukum," ujarnya.

Poengky menuturkan, jika PKS tidak bertindak tegas, hal ini akan memengaruhi kedudukan partai tersebut dalam Pemilu 2014 karena masyarakat telanjur memberi kesan negatif akibat perbuatan Arifinto.

Arifinto tepergok tengah mengakses konten porno dari komputer tabletnya saat sedang mengikuti Sidang Paripurna DPR, Jumat (8/4/11) lalu. Ia berdalih bahwa ketika jenuh mengikuti paripurna, menjelang shalat Jumat, tiba-tiba dia mendapat e-mail yang kemudian berisi link-link menuju alamat web berisi konten porno tersebut.

Ia mengaku dirinya tidak sengaja membuka link itu dan melihat, beberapa detik kemudian menghapus situs tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com