Presiden Yudhoyono Diabaikan

Jakarta, Kompas - Kader Partai Demokrat mengaku kecewa kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran negara. Buktinya, DPR memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun.

Kekecewaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Jumat (8/4). Pidato Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, adalah arahan supaya semua instansi pemerintah melakukan penghematan anggaran negara. Sebab, saat ini masih ada gedung milik pemerintah yang tak dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan gedung baru oleh instansi pemerintah sebaiknya ditunda, terutama jika belum mendesak. Apalagi untuk gedung yang masih menimbulkan permasalahan dan polemik, seperti gedung baru DPR.

Menurut Saan, seharusnya DPR dapat menerima sinyalemen dari Presiden Yudhoyono dengan menunda sementara pembangunan gedung baru. ”Karena keputusannya tetap dilanjutkan, berarti DPR tak menangkap sinyal Presiden tentang penghematan anggaran,” katanya lagi.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR itu menyesalkan sikap pimpinan DPR yang terlalu menyederhanakan kesimpulan hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pimpinan DPR, Kamis lalu. Seharusnya kesimpulan yang diambil tak sebatas jumlah fraksi yang setuju dan fraksi yang tidak setuju. Ada fraksi yang menyetujui pembangunan gedung baru disertai catatan. ”Seharusnya pimpinan DPR memformulasikan dahulu keinginan fraksi. Jangan menyimpulkan pembangunan gedung dilanjutkan karena tujuh fraksi setuju,” ujarnya.

Penolakan berlanjut

Keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR untuk melanjutkan pembangunan gedung baru itu terbukti masih mendapat penolakan dari anggota DPR. Mereka beramai-ramai mengajukan interupsi, memprotes keputusan pembangunan gedung 36 lantai itu. Salah satunya anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Aria Bima, yang meminta agar rencana pembangunan gedung baru ditunda. ”Lembaga ini dihujat habis-habisan di media, tak senapas dengan rakyat. Penyelesaiannya adalah pembangunan gedung ini harus ditunda,” katanya.

Beberapa anggota F-PDIP juga mengajukan interupsi, tetapi tak diindahkan pemimpin rapat, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso. Ketua DPR Marzuki Alie (F-PD) tetap membacakan pidato penutupan masa sidang III DPR tahun sidang 2010-2011.

Merasa tak diindahkan, anggota F-PDIP, Maruarar Sirait, pun naik ke podium memprotes sikap pimpinan rapat. Anggota F-PDIP lain, Eva Kusuma Sundari, maju menyalami empat unsur pimpinan DPR. Setelah itu, 71 anggota F-PDIP yang hadir dalam rapat paripurna memilih keluar ruangan (walk out). Pramono Anung W, Wakil Ketua DPR dari F-PDIP, tak mengikuti rapat itu.

Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) pun meninggalkan ruang rapat. ”Kami sudah putuskan sebelumnya akan walk out dalam rapat paripurna apabila DPR masih mengusulkan anggaran pembangunan gedung baru,” ungkap Sekretaris F-Gerindra Edhy Prabowo.

Pengumpulan dukungan petisi penolakan gedung baru DPR pun masih terus berlanjut. Selain anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan F-Gerindra, yang dalam rapat konsultasi menolak pembangunan gedung baru DPR, petisi penolakan didukung pula anggota F-PG, F-PD, F-PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.