Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Yudhoyono Diabaikan

Kompas.com - 09/04/2011, 02:33 WIB

Mengacu Presiden

Sebaliknya, Marzuki Alie, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menegaskan, rencana pembangunan gedung baru DPR masih sesuai pidato Presiden Yudhoyono. ”Presiden tak mengintervensi DPR dan yang dilakukan DPR dalam pembangunan gedung adalah untuk meningkatkan fungsi checks and balances,” katanya.

Pembangunan gedung itu, kata Marzuki, juga mengacu pada pidato Presiden karena urgensinya sudah dikaji sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan itu juga bagian dari upaya memperkuat DPR yang selama 13 tahun terakhir praktis tidak mengalami penguatan kelembagaan. Manfaat pembangunan gedung itu akan dirasakan DPR periode 2014-2019.

Marzuki juga prihatin dengan sikap F-PDIP yang tetap mempertanyakan rencana pembangunan gedung DPR.

Namun, Tjahjo Kumolo, Ketua F-PDIP, menegaskan, pimpinan DPR tidak fair. Ini karena permintaan PDI-P agar rencana pembangunan gedung baru DPR ditunda berikut anggarannya tak disampaikan kepada media massa.

Ketua F-PKB Marwan Ja’far pun mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang tidak menyimpulkan secara utuh hasil rapat konsultasi. Akibatnya, muncul protes pada sidang paripurna. ”Kesimpulan utuhnya, hampir semua fraksi setuju pembangunan gedung baru DPR. Namun, pelaksanaannya perlu ditunda untuk evaluasi,” katanya.

Harus terus menekan

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Solo, Didik G Suharto, mengingatkan, publik harus terus memberikan tekanan melalui pembentukan opini atau demonstrasi agar DPR membatalkan membangun gedung baru. Sikap tidak peduli anggota DPR hanya dapat diimbangi dengan tekanan publik.

Di Malang, Jawa Timur, Jumat, penolakan atas rencana pembangunan gedung baru DPR juga digemakan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Di Jakarta, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan, Jumat, memastikan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN akan mengajukan gugatan ke pengadilan karena DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung baru DPR.

(NTA/NWO/EKI/INA/ODY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com