Marzuki atau Setjen DPR yang Bohong?

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota DPR periode 2004-2009 yang tergabung dalam Tim Pengarah Grand Design Kompleks Parlemen RI mencium kejanggalan dalam polemik rencana pembangunan gedung baru.

Ketua DPR saat ini Marzuki Alie melontarkan bola panas kepada anggota Dewan periode lalu yang mengurusi grand design kompleks parlemen. Padahal, saat pembahasannya dulu lebih kepada desain keseluruhan kompleks parlemen daripada unit gedung semata.

Marzuki ditantang untuk membuktikan ucapannya itu dengan data dan saksi. Pangkal persoalannya harus diketahui, Marzuki yang telah berbohong pada publik atau justru dia "ditipu" oleh Setjen DPR yang kini dipimpin oleh Nining Indra Saleh.

"Kami ingin tahu Ketua DPR nanti tanggapannya apa dan menunjukkan dalam forum apa DPR lalu mengesahkan pembangunan gedung, dokumentasinya apa? Kalau memang ada, kita kejar Ketua DPR yang lalu. Kalau tak ada, Ketua DPR sekarang telah melakukan pembohongan publik. Ketua ini sengaja melakukan pembohongan publik atau disesatkan dengan informasi-informasi yang tak benar dari Setjen?" tegas mantan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR periode lalu Alvin Lie dalam keterangan pers, Senin (4/4/2011).

Bersama dengan Darul Siska (Golkar), Eva Sundari (PDI-P), dan Junisaf Akbar (PBR), Alvin yang dulu menjadi wakil rakyat dari Fraksi PAN membantah tegas bahwa DPR periode lalu telah menelurkan rekomendasi pembangunan gedung baru DPR.

Tim Peningkatan Kinerja DPR hanya menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan sayembara grand design kompleks parlemen RI. Oleh karena itu, mereka terkejut dengan terus berlanjutnya rencana pembangunan gedung baru, bahkan disebutkan merupakan kelanjutan dari rekomendasi PDR periode lalu.

"Ini ada pembelokan rencana dari awal. Ada sedikit fitnah seolah-olah kita minta mereka menjalankan skenario yang kita jalankan dulu," kata Eva.

Sementara itu, Junisaf menduga Marzuki telah dicekoki informasi-informasi yang tidak valid oleh Setjen DPR sehingga melontarkan pernyataan bahwa DPR sekarang hanya meneruskan rencana pembangunan gedung yang sudah dirumuskan pada periode lalu.

Padahal, DPR periode lalu masih sampai pada tahap persiapan sayembara grand design kompleks Parlemen RI seluas 72,8 hektar dan bukan pembangunan gedung baru.

Dugaan ini dilontarkan Junisaf bukan tanpa dasar. Menurutnya, ada upaya dari Setjen DPR yang waktu itu sudah dipimpin oleh Nining Indra Saleh untuk memenangkan PT Yodya Karya sebagai konsultan perencana saat workshop persiapan kerangka acuan sayembara digelar pada Juni 2009.

"Pas workshop lalu, ada kita pengarah dari DPR, pelaksananya Setjen. Para peserta diminta mempresentasikan gedung-gedung. Salah satu BUMN, PT Yodya Karya, mempresentasikan hasilnya, ya, gambar gedung letter U terbalik itu. Peserta lain merasa terkelabui seolah itu mereka sudah dipastikan akan menang. Saya lalu menganulir, ini bukan hasil yang pasti menang. Mereka diplot oleh Setjen untuk mempresentasikan itu," ungkapnya.

Oleh karena itu, para mantan anggota DPR ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa kinerja Setjen DPR periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 yang masih dipimpin oleh Nining Indra Saleh, terutama terkait anggaran grand design.

"Kalau saya lihat Setjen memberikan informasi kepada Marzuki yang tidak benar. Atau Pak Marzuki sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, saya enggak ikut campur," tandas politisi PAN ini.