Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Memang (Benar) Wakil Rakyat...

Kompas.com - 31/03/2011, 09:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para wakil rakyat mengeluh. Ruangan seluas 32 meter persegi yang ditempati saat ini terlalu sempit. Tak mampu menampung jumlah staf dan berbagai dokumen yang mendukung kerjanya sebagai wakil rakyat di Gedung DPR, Jakarta. Gedung Nusantara I, tempat mereka berkantor saat ini, dinilai sudah melebihi kapasitas sehingga diperlukan gedung yang baru. Gedung dengan anggaran Rp 1,138 triliun itu rencananya akan mulai dibangun pada 22 Juni 2011.

Suara penolakan mulai dikumandangkan. Tidak hanya dari para aktivis, tetapi juga masyarakat. Belakangan, sejumlah fraksi juga mulai menarik dukungan. Suara-suara rakyat, kelompok yang mereka wakili berikut ini, patut didengarkan, jika memang mereka benar, merasa mewakili.

Tengoklah Basri (38), yang hampir setiap hari menuju Kompleks Parlemen Senayan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto itu untuk mencari nafkah. Ia datang tidak dengan mobil mentereng, laiknya para wakilnya. Hanya dengan berjalan kaki, ia dorong gerobak tuanya yang bertuliskan "Lontong Sayur" dari kediamannya di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Pria yang sudah menjalani profesi sebagai penjual lontong sayur sejak 2002 silam ini adalah salah satu dari beberapa pedagang yang sering menjajakan dagangan di depan Kompleks DPR. Ia juga berkomentar tentang ramainya pemberitaan tentang pembangunan gedung baru DPR. Tak setuju, itu yang diungkapkan Basri.

"Buat apalah, Mas. Malah katanya mau dikasih kolam renang juga, kayak anak kecil saja. Bener kata Gus Dur dulu, kalau mereka itu kayak anak kecil," sindir pria asal Kudus, Jawa Tengah, ini sambil menggeleng-gelengkan kepala ketika ditemui Kompas.com di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Selanjutnya, Basri pun menyampaikan pendapatnya. Menurut dia, sebagai wakil rakyat yang baik, seharusnya anggota DPR memerhatikan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Pembangunan gedung baru dengan anggaran besar tak layak di saat rakyat masih tercekik dengan kondisi ekonomi yang karut-marut.

"Ya, lihat saja saya. Nyari seratus-dua ratus ribu aja susah sekarang. Kalau benar-benar wakil rakyat, saya yakin pembangunan itu tidak akan jadi, karena yang enggak setuju juga banyak," harapnya.

Suara yang sama dilontarkan Dedi (47), pria yang berprofesi sebagai penjual mi ayam ini, menilai terlalu angkuh jika DPR membuat gedung baru. Selain gaji para anggota DPR yang dinilai sudah besar, pembangunan tersebut juga merupakan usaha yang sia-sia karena banyak rakyat kecil masih belum merasakan hasil dari kinerja wakil rakyatnya.

"Lah, itu yang lama aja masih gede gitu, Mas. Ngapain dibuat baru lagi. Mending uangnya buat ngurus rakyat kecil kayak kita ini. Gaji-gaji mereka juga kan udah besar," ucap ayah empat anak ini.

Didengarkankah suara mereka?

Baca juga: Angka-angka Seputar Gedung Baru DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com