JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla (JK) secara tegas menentang rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang total biaya pembangunan fisiknya mencapai Rp 1,138 triliun. Selain menghamburkan uang negara, JK mengaku punya alasan lain sehingga menentangnya.
"Nanti jika terlalu enak, anggota DPR bisa ketiduran semua," kata JK sembari tertawa di Jakarta, Rabu (30/3/2011).
Selama ini, pemandangan para wakil rakyat yang kerap tertidur pulas ketika mengikuti rapat paripurna mudah sekali ditemui. Tak hanya di rapat paripurna, beberapa anggota Dewan pun sering kedapatan tertidur atau bahkan absen pada rapat-rapat kerja di komisi-komisi yang berada di DPR RI.
"Jadi, sebaiknya ditunda saja. Anggarannya lebih baik dialirkan ke pos lain yang lebih membutuhkan," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Polemik rencana pembangunan gedung baru untuk 560 wakil rakyat di Kompleks Parlemen Senayan itu masih terus berlanjut. Setelah sempat menuai kontroversi dan reaksi keras masyarakat pada 2010 lalu, polemik itu kini merebak lagi.
Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan, proses pembangunan gedung akan dimulai pada 22 Juni 2011 mendatang. Sebanyak 11 perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta tender akan bersaing menjadi pelaksana proyek senilai Rp 1,138 triliun itu.
Adapun penolakan publik tak lain karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung setinggi 36 lantai itu. Belakangan publik juga tercengang dengan harga satu ruangan anggota dewan yang ditaksir mencapai Rp 800 juta.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyangkal bahwa harga satu ruangan sefantastis itu. Tetapi, jika dihitung dengan harga per meter perseginya, angka yang didapatkan untuk satu ruangan anggota dewan adalah Rp 799,92 juta.
Dari mana angka itu bisa muncul?
Tak lain, dari hasil perkalian luas satu ruangan anggota 111,1 meter persegi dengan harga per meternya Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruangan yang luasnya hampir tiga kali lipat dari luas ruangan anggota saat ini, 32 meter persegi, itu akan ditempati anggota DPR bersama asisten pribadinya dan empat orang staf ahli.