Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Desak Pemerintah Jadi Penengah

Kompas.com - 27/03/2011, 20:35 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk keras serangan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Libya. Agar kemelut politik di Libya berakhir, PBNU mendesak Pemerintah Indonesia turut berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam maupun kelompok negara Gerakan Non Blok.

"Kami telah mengirimkan surat ke pemerintah agar segera berperan sebagai penengah, baik melalui Organisasi Konferansi Islam (OKI) maupun melalui kelompok negara Gerakan Non Blok," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Minggu (27/3/2011) di sela Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Said, selama ini Amerika Serikat selalu menekankan pentingnya penghormatan kedaulatan dan kebebasan. Namun, cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat serta sekutunya di NATO justru biadab dan melanggar kemanusiaan.

"Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) banyak mengajari kita tentang demokrasi dan kedaulatan negara. Lalu, mengapa mereka turut campur dalam urusan politik di Libya," ucapnya.

Said menegaskan, persoalan dalam negeri di Libya biarlah menjadi urusan mereka. Namun, peran Indonesia sebagai penengah dalam memberikan imbauan dan masukan bisa dilakukan.  

"Mengapa Amerika Serikat harus ikut campur urusan dalam negeri? Sikap Amerika Serikat selalu seperti itu, seperti kasus di Afganistan dan Irak. Sama seperti di Libya, di Afganistan dan Irak banyak minyak sehingga Amerika Serikat langsung turut campur, sementara di Somalia dan Yaman yang tak ada apa-apa ditinggalkan begitu saja," paparnya.

Tak obral peluru

Terlepas dari sikap Amerika Serikat dan sekutunya, PBNU juga berharap agar Presiden Libya Moammar Khadafy tidak mengobral peluru dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sebab, cara-cara kekerasan justru akan semakin menyengsarakan masyarakat dan mengakibatkan situasi sosial politik Libya semakin tak kondusif.

Karena itu, salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta adalah kutukan terhadap aksi-aksi kekerasan di Libya, baik yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya maupun pemerintah terhadap rakyatnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com