Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Tetap Aktif di Polri

Kompas.com - 25/03/2011, 13:19 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Susno Duadji dinyatakan masih aktif sebagai pejabat Polri meskipun menerima vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Rp 500 juta PT Salmah Arowana Lestari (PT SAL) dan dana pengamanan Polda Jabar. Vonis atas Susno dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011) malam. Susno sendiri langsung mengajukan banding atas vonis yang diterimanya.

"Pak Susno dan Polri tetap mengikuti proses hukum. Karena Pak Susno belum selesai mengikuti proses banding dan kasasi maka beliau tetap personel kita. Pak Susno masih menjadi pejabat tinggi (pati) Mabes Polri untuk memberi nasihat pada Mabes Polri," ungkap Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam, Jumat (25/3/2011) di Mabes Polri.

Menurut Anton, Polri belum mempertimbangkan status Susno Duadji selanjutnya dan menunggu hingga tuntasnya proses banding dan kasasi tersebut. Anton mengakui, pagi tadi Susno Duadji menghubungi dirinya melalui telepon selular dan menyatakan meminta waktu istirahat pada hari ini dan kemungkinan belum masuk kantor.

"Kami mengikuti proses hukum sampai selesai dulu. Tadi Pak Susno telepon saya, katanya hari ini mau istirahat. Saya belum tahu sampai kapan, hanya mengatakan demikian," tutur Anton.

Seperti diketahui, Susno Duadji langsung mendaftarkan banding di loket pendaftaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seusai mengikuti sidang vonisnya. Dia dan kuasa hukumnya menilai, putusan majelis hakim tidak adil. Selain kasus suap PT SAL saat menjabat Kabareskrim, Susno juga dituduh terlibat dalam kasus pemotongan dana pengamanan pilkada Jawa Barat tahun 2008 saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat. Dalam kasus itu, jaksa menilai, Susno terbukti memerintah Maman Abdulrahman Pasya selaku Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar untuk memotong dana pengamanan pilkada sebesar Rp 8,5 miliar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com