Mahfud Tak Percaya Isu Kudeta

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak percaya dengan isu kudeta yang akan dilakukan oleh 19 purnawirawan TNI yang kemudian dikait-kaitkan dengan keberadaan Dewan Revolusi Islam, seperti yang beredar dalam dua hari terakhir.

Sebagai orang yang sering bertemu dan berdiskusi dengan para purnawirawan TNI secara berkala, Mahfud tahu benar para jenderal tersebut tak ingin melakukan kudeta.

"Saya sama sekali tidak percaya ada isu itu karena saya mantan Menhan (Menteri Pertahanan), jadi saya tahu. Saya sampai hari ini sering berkumpul dengan banyak mantan jenderal. Sering bertemu di suatu tempat di rumah teman di daerah Kuningan, tidak pernah ada satu pun yang berpikir tentang kudeta itu," ungkapnya di Gedung DPR RI, Kamis (24/3/2011).

Bahkan, lanjutnya, diskusi berkala di rumah mantan Komandan Satuan-81 Kopassus/Detasemen-81 Antiteror TNI Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan itu menghasilkan dua poin penting. Pertama, para jenderal merasakan kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono. Namun, meski kekecewaan itu besar, para jenderal tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan ini sampai 2014.

"Itu clear. Selalu dikatakan berkali-kali. Jangan sampai ada pikiran untuk menggulingkan pemerintah," tegasnya.

Mahfud juga tak percaya kalau isu kudeta oleh para jenderal kemudian dikaitkan dengan Dewan Revolusi Islam, bahkan dengan wacana kudeta yang digulirkan oleh Front Pembela Islam (FPI) sebelumnya.

"Itu kan waktu soal Ahmadiyah dulu. Ini kan kita bicara soal kaitannya Dewan Revolusi Islam dengan 19 jenderal itu kan. Nah, itu yang saya tidak percaya. Kalau dulu akan menggulingkan kalau tak membubarkan ahmadiyah, saya kira itu tak ada kaitannya dengan yang muncul di Al Jazeera. Itu soal tersendiri yang juga saya kira soal pepesan kosong juga lah, kegenitan yang berlebihan," tandasnya. 

Terkait isu kudeta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengaku sudah mendengarnya sejak 10 hari lalu. Namun, pemerintah tidak ingin menanggapinya berlebihan.

"Ya, aya-aya wae-lah. Kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara kita. Tahapan demokrasi sudah ditentukan dan itu diatur oleh undang-undang. Ini kesepakatan kita dalam meneruskan tahapan-tahapan demokrasi dengan DPR melalui platform politik. Ya, kita ikuti saja tahapan demokrasi itu. Demokrasi kita menuju kematangan. Jadi, kalau di sana-sini masih ada yang kurang, kita ikuti proses itu," kata Djoko.

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.