Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Mbai: Teror supaya Warga Konflik

Kompas.com - 19/03/2011, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Ansyaad Mbai mengutarakan, tujuan utama aksi terorisme dengan menyebar bom di sejumlah daerah adalah mempermalukan pemerintah.

Pelaku teror berusaha menunjukkan kelemahan pemerintah. "Setiap kali berhasil, mereka tidak muncul lagi. Sehingga dimanfaatkan orang-orang, wah, pemerintah lemah, sehingga pada akhirnya saling tuduh," ujar Ansyaad dalam diskusi bertajuk "Setelah Bom Buku Terbitlah Isu" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).

Menurut Ansyaad, selain menunjukkan kelemahan pemerintah, peneror sengaja menimbulkan konflik horizontal antarwarga. Mereka membuat terjadinya saling tuding dan saling tuduh dalam masyarakat. "Nah, ini sudah hampir tercapai tujuan kedua," katanya.

Para peteror tersebut, lanjut Ansyaad, menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan aksi mereka dan menimbulkan kepanikan masyarakat. Media berperan menjadi corong para pelaku teror.

"Media untuk memblow up reaksi brutal dari pemerintah," ucap Ansyaad. Oleh karena itu, kata Ansyaad, pemerintah sebaiknya tidak panik menghadapi teror pengiriman paket mencurigakan untuk personal.

Menurut Ansyaad, jika pemerintah menanggapi aksi tersebut dengan brutal dan berlebihan, lagi-lagi tujuan para pelaku teror tersebut tercapai. "Misalnya menurunkan panser, komando perang, seperti (Presiden Amerika) Bush, itu tercapai tujuan mereka," ungkapnya.

Hal senada diutarakan psikolog massa dari Universitas Padjajaran, Zainal Abidin. Menurutnya, para peteror bertujuan menimbulkan kepanikan masyarakat secara luas.

"Bahasa psikologinya, paranoid. Bukan hanya orang-orang kritis yang panik tapi juga ibu rumah tangga, kasus lain ibu menteri panik ketika di pesawatnya ada bungkusan hitam," kata Zainal.

Kemudian, media massa turut membantu kesuksesan tujuan para pelaku teror tersebut. "Di bagian depan koran misalnya, selalu ditampilkan sehingga masyarakat cemas seolah sekarang arah-arahnya bukan hanya pada aktivis A, yang dicurigai Yahudi, tapi juga masyarakat luas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com