Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaiknya Polri Perkuat Kesatuan Lama

Kompas.com - 03/03/2011, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial berpendapat sebaiknya Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo memperkuat kesatuan lama dan tidak perlu membentuk kesatuan baru, Detasemen Khusus Antianarki.

Pembentukan Detasemen Antianarki ini mengundang reaksi keras dari The Indonesian Human Rights Monitor, Imparsial, karena menganggap Kepolisian RI sudah cukup memiliki beberapa kesatuan tugas yang berfungsi untuk mengamankan aksi-aksi kekerasan.

Oleh karena itu, pembentukan detasemen baru seolah sia-sia dan tidak tepat, terutama untuk dijadikan jawaban atas aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung seperti yang dikatakan Kapolri saat menyampaikan hal tersebut.

Salah satu bentuk kesatuan yang seharusnya bisa diperkuat dalam kepolisian adalah sabhara. Sabhara berfungsi memberikan perlindungan, mencegah, dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

”Sebenarnya aparat kepolisian juga telah dilengkapi dengan kesatuan-kesatuan tersendiri yang memang dapat diberdayakan untuk melakukan penanganan aksi massa seperti Sabhara, Samapta, Brimob maupun intelijen lainnya. Seharusnya kesatuan-kesatuan itu bisa bekerja dengan efektif sehingga tidak perlu dibentuk detasemen antianarki,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf dalam jumpa pers ”Kapolri Salah Kaprah” di Matraman, Kamis (3/3/2011).

Selain itu, Polri juga bisa mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut dengan memaksimalkan konsep community policing atau polisi masyarakat (polmas) yang telah dimiliki oleh kepolisian selama ini.

Menurut Araf, polmas telah ada sejak dulu untuk langsung berdampingan dengan masyarakat. Seharusnya, melalui polmas, kerja polisi bisa terbantu dengan memberikan dan bertukar informasi yang benar dari masyarakat serta mencegah pemikiran yang salah sehingga timbul aksi-aksi kekerasan.

”Tidak perlu membentuk detasemen itu. Polmas yang di level paling bawah bertugas untuk melakukan pencegahan seperti bicara dengan masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Seharusnya itu dilakukan, tapi sepertinya tidak berjalan,” ujar Araf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com