Presiden Ikuti Dinamika Hak Angket Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengikuti dinamika wacana pembentukan panitia khusus hak angket pajak dan panitia kerja pajak di DPR. Hingga kini Presiden belum mengambil langkah apa pun terkait wacana tersebut.

Demikian disampaikan politisi Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, yang juga Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kepada para wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011). "Presiden sudah mengetahui kondisi situasi yang ada. Kita lihat saja nanti sikap Presiden," kata Syarif.

Ketika ditanya apakah Partai Demokrat telah mengusulkan evaluasi anggota koalisi terkait wacana pembentukan panitia khusus hak angket pajak, Hasan mengatakan belum. Ditegaskan pula, Demokrat tak akan mengusulkan adanya perombakan anggota kabinet. "Reshuffle adalah sepenuhnya hak Presiden," katanya.

Esok hari, Selasa (22/2/2011), Sidang Paripurna DPR RI akan mengambil keputusan mengenai pembentukan panitia khusus hak angket atau hanya cukup panitia kerja pajak. Demokrat mengatakan telah memberikan pengertian kepada anggota koalisi bahwa kedua opsi tersebut sebenarnya bertujuan sama, yaitu memberantas mafia pajak.

"Namun, kita masih menanamkan pengertian pada mereka, substansinya adalah agar mafia pajak kita berantas. Itu yang paling efektf melalui panja gabungan, bukan angket. Tapi kalau mereka tetap tidak mengerti, ya, kita lihat saja besok," katanya.