Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapan Indonesia Moratorium Hutan?

Kompas.com - 08/02/2011, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Filipina Benigno Aquino III telah menandatangani moratorium penebangan kayu pada 3 Febuari 2011 untuk jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Sebaliknya, rencana moratorium hutan di Indonesia yang sedianya akan dilakukan sejak 1 Januari 2011 ini masih belum jelas kabarnya.

Direktur Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Presiden Filipina Benigno Aquino III telah menandatangani moratorium penebangan kayu pada 3 Febuari 2011 Indonesia (Walhi) Teguh Surya di Jakarta, Selasa (8/2/2011), mengatakan, penandatangan moratorium penebangan hutan di Filipina harusnya menyadarkan Pemerintah Indonesia.

"Filipina menandatangani moratorium itu walaupun mereka belum mendapatkan janji imbalan dana dari mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)," ujarnya.

Moratorium di Filipina dilakukan setelah terjadinya banjir besar yang menewaskan lebih dari 70 orang pada bulan sebelumnya. Menurut Presiden Aquino, sebagaimana disebutkan kantor berita AP, banjir bandang itu akibat kesalahan dalam pengelolaan hutan. Dan moratorium diperlukan untuk memperbaiki tata kelola hutan, selain untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

Sebaliknya, Indonesia, menurut Teguh, telah dijanjikan dana 1 miliar dollar AS dari Norwegia jika mau melakukan moratorium hutan alam sebagai bagian dari perdagangan karbon. Namun, rencana pemberlakuan moratorium hutan di Indonesia pada Januari 2011 ini masih belum jelas realisasinya hingga kini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatangani instruksi presiden soal moratorium hutan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com